Menu Close

Kegiatan Rekonsiliasi Data Realisasi APBD Kabupaten Demak

DEMAK – Bertempat di Aula Rumah Makan Kalijaga Demak, Rabu (5/7) Bupati Demak HM. Natsir membuka acara Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Triwulan II Tahun Anggaran 2017. Acara dihadiri pula oleh Wakil Bupati Demak Drs. Djoko Sutanto, Sekda dr. Singgih Setyono, M.Kes, serta Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra. Lestari Handayani, M. Si. serta seluruh pengguna anggaran se-Kabupaten Demak. Acara juga dirangakai dengan Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1438 H.

Bupati menyampaikan bahwa pengelolaan aset adalah salah satu unsur penting untuk menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Untuk itu pengelolaan aset harus dilaksanakan dengan baik, tertib, dan sistematis. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan seluruh aparatur untuk mencapai tujuan tersebut, guna menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Demak. Terlebih lagi saat ini seluruh pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Tahun 2015.

“Dari hasil pemeriksaan BPK untuk Kabupaten Demak sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, Pemkab hanya mendapatkan opini WDP. Alhamdulillah di tahun 2016 predikatnya naik menjadi WTP. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk semua jajaran saya yang telah berjuang keras. Semoga kita dapat mempertahankan opini WTP ini di tahun-tahun mendatang,” ungkap Bupati.

Bupati menambahkan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama. di antaranya agar seluruh aparatur dapat menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Untuk menunjang pelaksanaan SIMDA keuangan berjalan secara efektif, diperlukan aparatur-aparatur yang profesional, berkualitas, dan berkompeten di bidangnya. Aparatur yang memahami peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi dan tentu saja menguasai teknologi. “Untuk itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya kegiatan rekonsiliasi ini demi keakuratan data pengelolaan keuangan daerah,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Suhasbukit, SH, MM mengatakan kegiatan rekonsiliasi data realisasi APBD dilaksanakan secara rutin setiap triwulan sejak mulai tahun 2017. Kegiatan ini memegang peran penting untuk mendapatkan keakuratan data. Dengan rekon akan diperoleh kecocokan data dan informasi regulasi pengelolaan keuangan daerah.

“Penyusunan laporan keuangan OPD tahun anggaran 2017 akan diawali bulan Agustus ini dengan menyusun laporan keuangan semester I sehingga tidak akan menumpuk pada awal tahun berikutnya guna antisipasi kesulitan yang mungkin muncul karena adanya perubahan perangkat daerah”, jelasnya. (media center)

 

Bagikan