Menu Close

PPID Desa Wajib Dibentuk untuk Transparansi Desa

DEMAK – Dengan dikeluarkanya Peraturan Komisi Informasi (PerKI) tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa nomor 1 tahun 2018 mewajibkan seluruh pemerintahan desa untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Peraturan ini sebagai bentuk konskuensi atas berlakunya Undang Undang Desa yang menuntut dilakukanya keterbukaan informasi pemerintahan desa.

Tujuan utama dari peraturan ini agar warga desa maupun masyarakat mengetahui berbagai informasi, kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasar pada peraturan tersebut yang merupakan turunan peraturan diatasnya yakni UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, maka Pemerintah kabupaten Demak melalui PPID kabupaten segera membentuk PPID Desa. Ketua PPID Demak Agus Pramono nengatakan,” mengacu pada aturan KI yang mewajibkan Desa lebih Transparan merupakan bentuk konskuensi logis, sebab pemerintahan desa tergolong sebagai badan publik yang menggunakan anggaran atau dana dari APBN dan APBD”.

Ditambahkan dalam pasal 2 PerKI disebutkan Pemerintahan desa wajib menyampaikan informasi publik secara berkala dengan beberapa uraian yang wajib di perhatikan pada pasal tersebut diantaranya, profil badan publik desa, program/kegiatan yang sedang berjalan, program yang masuk kedesa baik dari pusat/prop/kab, RPJMD/DURK/APBDes, Laporan kinerja PemDes, Laporan keungan jelas Agus Pramono. (rdy)

Bagikan