Menu Close

Uji Publik Sebagai Evaluasi Tata Kelola Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi

SEMARANG – Bupati Demak HM. Natsir didampingi Sekda Singgih Setyono , Assisten Pemerintahan Wahyudi dan Kadinas Kominfo Endah Cahyarini menghadiri undangan uji publik keterbukaan badan publik, Selasa (19/11) yang berlangsung di Fakultas Hukum Unisulla Semarang. Agenda uji publik yang digelar Komisi Informasi Jawa Tengah merupakan rangkaian tahapan pemeringkatan dalam KI AWARD 2019 yang dilaksanakan selama 2 hari (19-20/11).

Ketua Komisi Informasi Sosiawan dalam sambutanya menyampaikan “bahwa harapan keterbukaan infomasi menjadi budaya tidak sekedar prosedur, dengan uji publik ini merupakan evaluasi melihat kepatuhan badan publik terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Sehingga akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta good governance yang didalamnya tentu ada transaparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektif, efisien dan bersih serta bermanfaat bagi masyarakat”.
ditambahkanya bahwa pelaksanaan selama 2 hari diikuti oleh 71 badan publik meliputi 20 kabupaten/Kota (PPID), 24 OPD Propinsi , 13 RSUD dan 14 OPD kabupaten/ kota ( PPID pembantu).

Adapun untuk kabupaten Demak yang turut terseleksi dalam uji publik terdiri PPID Utama yang berada di Dinas Kominfo dan PPID pembantu pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan Dinas Kesehatan. Acara yang berlangsung di fakultas hukum lantai 3 Unisula Semarang tersebut dibuka oleh Pj. Sekda Propinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie. Hadir dalam kesempatan tersebut selain dari Akademisi Unisula, Undip juga hadir tamu undangan dari kementrian Depdagri DR. Handayani Ningrum ketua PWI jawa tengah, direktur Pattiro dan para pimpinan OPD.

Sementara sebelum dilakukan uji publik kepada badan publik didahului Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara komisi Informasi Jawa Tengan dan Universitas Sultan Agung dalam rangka pelaksanaan uji publik keterbukaan badan publik ini. ( kominfo)

Bagikan