Menu Close

PPID Demak Hadiri Bimtek Diskominfo Provinsi Jawa Tengah

Pada hari Rabu tgl 27 November 2019 bertempat di hotel @home Semarang, Diskominfo Provinsi Jateng melaksanakan bintek bagi PPID utama kab/kota se Provinsi Jateng tentang penyusunan DIP dan DIK yang benar. Acara ini sekaligus sebagai acara evaluasi pelaksanaan monev PPID Utama yg dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jateng tahun 2019.
Hadir sebagai narasumber dari Komisi Informasi Bapak Handoko dan Bapak Selamet, sedangkan acara dibuka oleh Bapak Ir. Arief Boedijanto selaku Kabid Statistik yg mewakili Kepala Diskominfo Provinsi Jateng.
Dalam penyampaiannya, komisioner KI, Handoko menyampaikan bahwa sebagian besar PPID kabupaten/kota belum memisahkan klasifikasi informasi dalam pembuatan DIP. Mestinya tabel DIP perklasifikasi informasi di pisah sehingga publik mudah dalam membedakannya. Namun begitu sudah ada yang benar misalnya dari Kabupaten Demak, Batang dan beberapa kab/kota yg lain.
Untuk DIK sebagai dasar pembuatan bisa pada saat sebelum ada permohonan informasi, pada saat ada permohonan informasi dan pada saat bersengketa di KI Provinsi jateng. Sebagai dasar uji konsekuensi untuk menentukan sesuatu itu adalah informasi yang dikecualikan haruslah undang undang. Peraturan di bawahnya tidak bisa dipake sebagai dasar uji konsekuensi.
Dalam penjelasannya, komisioner KI, Selamet Haryanto, monev PPID sesungguhnya bukanlah mencari juara, tetapi lebih pada mengkategorikan pemda atau pemkot apakah sudah informatif apa belum. Yang sangat diharapkan adalah semua badan publik sudah informatif, tapi dalam kenyataannya belum semua badan publik masih banyak yang belum informatif. Misalnya dari 35 pemkab dan pemkot se Jawa Tengah baru 20 yang informatif dan menuju informatif. Kabupaten Demak tahun 2014 sampe 2018 tidak pernah mengurusi PPID Utama dan Pembantu. Tahun 2019 langsung menggebrak baik PPID utama Kab Demak dan PPID Pembantu dan PPID Desa langsung menembus uji publik.
PPID pembantu yang mengurusi urusan wajib juga masih sedikit yang menuju informatif, rumah sakit juga begitu. Sehingga perjalanan untuk menjadikan semua badan publik melaksanakan undang undang keterbukaan informasi publik masih butuh waktu. Pengkategorian suatu kab/kota dikatakan informatif juga perlu adanya pembaharuan menyesuaikan kondisi kekinian.
Dari Diskominfo Prov Jateng, Kabid Statistik, Arif mengatakan keberadaan PPID juga menampilkan open data di tiap tiap kab/kota. Hasil laporan open data sampai bulan November, Kabupaten Demak menduduki peringkat 8 (delapan) dari 35 Kab/kota dengan jumlah data terupload 1.547 data. Kabupaten/Kota diminta untuk meningkatkan isian datanya dengan berbagai inovasi jenis data yang dapat meningkatkan pemberdayaan.masyarakat dan meningkatkan daya pikat investor serta potensi wisata di daerah masing masing. (AGP/kominfo)

Bagikan