Menu Close

Audiensi PKL “Kalijaga” dengan Bupati Demak

Demak-Bertempat di Kantor Bupati Demak, Kamis pagi (23/1) telah berlangsung audiensi Paguyuban Pedagang Kaki Lima “Kalijaga” dengan Bupati Demak HM.Natsir. Acara yang berlangsung kurang lebih satu jam ini bermaksud menyampaikan aspirasa para PKL terkait permohonan berdagang di seputaran Alun-alun Simpang Enam Demak. Audiensi ini diikuti oleh sedikitnya 25 orang PKL.
Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Kasatpol PP Demak Ridhodin, SH, MH beserta jajarannya, Kabid Disperindagkop Demak Soni Sasongko, Kasi Lalu Lintas Dishub Demak Sunoto, Kasubag Binops Polres Demak IPTU Sulaeman bersama Kaur Mintu Bag.Sumda Polres Demak IPTU Aminah.
Dalam forum ini perwakilan dari PKL “Kalijaga” menyampaikan beberapa permohonan kepada pemkab diantaranya toleransi dalam hal waktu berjualan seperti boleh merapat ke depan Masjid Agung Demak dan Alun-alun Simpang Eanam Demak mulai pukul 21.00; toleransi dalam hal tempat berjualan seperti berjualan di kanan kiri alun-alun bukan gapura masjid dan tidak naik ke alun-alun; toleransi agar bisa berjualan saat ada even di alun-alun seperti pengajian, expo, kliwonan dan sebagainya; toleransi bebas berjualan di alun-alun setiap malam minggu hingga malam Senin; relokasi tempat PKL dengan syarat tempat relokasi harus strategis dan banyak disinggahi oleh masyarakat umum dan menguntungkan bagi PKL.
Beberapa peraturan disampaikan oleh Kepala Satpol PP seperti SK Bupati No. 511/144 tahun 2019 dan Perda No. 4 tahun 2019. Adapun lokasi/zona yang tidak diperbolehkan diantaranya, komplek seputaran Alun-Alun Simpang Enam Demak dan Majid Agung Demak, Jalan Kyai Singkil, sepanjang Jalan Sultan Fatah, Jalan Pemuda, Jalan Kyai Jebat, Jalan Kyaiugni, Jalan Kyai Palembang, Jalan Kyai Turmudi, jalur lambat Jalan Sultan Fatah stadion sampai terminal, jalur lambat Jalan Sultan Trenggono mulai jembatan Kali Kondang sampai Taman Mahesa Jenar, serta Sepanjang Jalan Lingkar Selatan Demak.
Kesimpulan yang didapat dari audiensi tersebut adalah regulasi yang ada tetap dijalankan, mengenai toleransi yang diinginkan tidak bisa di penuhi semuanya karena sudah diatur dalam regulasi. Sejak SK atau Perbup ditetapkan sudah diadakan sosialisasi dan perwakilan PKL diundang dalam sosialisasi tersebut, permohonan toleransi tetap akan dipertimbangkan dengan Dinas terkait dalam hal ini Dindagkop sebagai pembina PKL serta Dinputaru sebagai penyedia saran dan prasarana, namun tetap tidak menyalahi regulasi.
Kegiatan berlangsung lancar, dan selesai dalam keadaan kondusif. Hasilnya kawasan alun-alun tetap steril dari PGOT dan PKL.(rny/3/kominfo)

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *