Menu Close

PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 MENJADI TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Demak, 21 Mei 2020-Bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional “Bangkit Dalam Optimisme Normal Baru” tanggal 20 Mei 2020 yang tentunya berhubungan dengan kondisi dunia saat ini terserang pandemic Corona Virus Deases (Covid-19) termasuk Indonesia, Pemerintah Kabupaten Demak melakukan monitoring rumah isolasi di beberapa desa sampel Se- Kabupaten Demak. Kegiatan monitoring dilakukan oleh Forkompimda dan semua Kepala OPD yang terbagi dalam 4 Tim dengan sasaran 14 desa di 14 Kecamatan.
Tim 4 yang dikoordinatori oleh plt. Asisten 3 Sekda Kabupaten Demak Hadi Waluyo, SH. MPd. mengatakan “kegiatan monitoring ini dilakukan dalam rangka menyemangati desa-desa yang punya tanggungjawab besar untuk mencegah penyebaran covid-19 yang berhubungan dengan pemudik sekaligus juga melihat persiapan, pelaksanaan dan penggunaan anggaran yang telah disediakan baik itu melalui Dana Desa dan Bantuan dari Pusat, Provinsi, dan Pemkab. Demak termasuk juga pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial”.
Lebih lanjut Hadi Waluyo, SH, MPd yang juga Kepala BKPP Kabupaten Demak ini, menyampaikan “Kegiatan monitoring ini juga diharapkan mendapatkan masukan dan saran dari Camat maupun Kepala Desa sebagai pelaksana di lapangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama perihal memberikan fasilitasi di rumah isolasi desa, pelaksanaan JPS yang lebih ditekankan pada padat karya tunai, sebagai solusi atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya virus corona ini”.
Penekanan terakhir Plt. Asisiten 3 Sekda Demak mengatakan “Pemerintah Kabupaten juga tidak akan tinggal diam dalam mengatasi masalah ini, karena ini adalah kerja bersama, karena Pemerintah Kabupaten Demak juga mempunyai tanggungjawab yang sama besarnya dalam menangani pencegahan penyebaran covid-19 ini”
Permasalahan yang dihadapi oleh desa dari monitoring ke 4 desa yang ada di Kec. Karangawen (Margohayu), Kec. Mranggen (Karangsono), Kec. Sayung (Sayung) dan Kec. Bonang (Jatirogo) di dominasi oleh bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang sasaranya dianggap kurang tepat bagi masyarakat setempat, sehingga Camat dan Kepala Desa melakukan Musayawarah Desa sebagai majelis tertinggi di Desa ini merupakan wadah untuk memusyawarahkan permasalahan tersebut untuk memutuskan secara bijak dan tidak menimbulkan masalah baru. (agp_Kominfo)

Bagikan