Menu Close

RAPERDA SPBE DIBAHAS DALAM RAPAT PARIPURNA KE -15 DPRD KAB. DEMAK

Demak, 16 Juni 2020 – SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini membahas tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional sebagai salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur.
Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.
Pembuatan Raperda tentang SPBE di Kabupaten Demak atas usulan dari Pemerintah Kabupaten Demak ini mempunyai tujuan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan tujuan sebagaimana tersebut diatas, sudah sepantasnya pemerintah Kabupaten Demak dengan DPRD Kabupaten Demak bersama-sama bersinergi untuk menyelesaikan pembahasan Raperda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak, sehingga Kabupaten Demak siap menghadapi daya saing di era digitalisasi ini.
Pembahasan Raperda SPBE sudah berjalan sampai tahap jawaban Bupati Demak atas pandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 16 juni 2020 bersamaan dengan 6 rancangan Raperda yaitu :
1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
2. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040;
3. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah;
5. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
6. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin;
(agp_kominfo)

Bagikan