Menu Close

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PKM) DIBERLAKUKAN

Demak, 23 Juni 2020 – Pemerintah Kabupaten Demak mulai tanggal 19 Juni 2020 telah menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Hal ini menunjukkan bahwa Pimpinan Daerah serius memikirkan kesehatan warganya. Kebijakan ini diambil sebagai langkah pragmatis atas kebutuhan masyarakat untuk tetap produktif, tetapi tetap menjalankan protocol kesehatan. Kebijakan ini menemukan titik tengah antara PSBT-RT dengan Protokol Kesehatan.
Pimpinan Daerah menyadari betul dampak yang diakibatkan oleh pandemic covid-19 ini, dimana masyarakat tidak bebas mencari penghasilan yang dapat untuk menghidupi keluarganya, sementara disisi lain Pimpinan Daerah harus dapat melakukan upaya memutus penyebaran covid-19 di Kabupaten Demak yang pada akhir-akhir ini semakin meningkat.
Dalam PKM ada penerapan kewajiban menggunakan masker dan alat pelindung diri (APD), cuci tangan pakai sabun, physical distancing, social distancing, pembatasan jam kerja, pembatasan jam buka supermarket/minimarket/resto/warung/PKL, larangan berkumpul dan transportasi manusia dan barang diperbolehkan selama berkaitan dengan kerja.
Selain mengatur warga untuk mengikuti protocol kesehatan dimanapun berada, dalam Peraturan Bupati No. 45 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Demak, diatur juga tentang Perangkat Daerah yang harus melakukan pemantauan, pengawasan dan penindakan agar PKM ini dapat berjalan dengan baik.
Adapun yang diatur pembatasannya dalam PKM antara lain :
1. Pembatasan jam operasional pasar mulai jam 00.00 WIB sampai jam 12.00 WIB, jam operasional supermarket/minimarket/rumah makan/café mulai jam 07.00 WIB sampai 21.00 WIB, diatas jam 21.00 WIB untuk pesan antar, sedangkan untuk PKL diatur mulai jam 14.00 WIB sampai 21.00 WIB.
2. Pembatasan jumlah pedagang pasar paling banyak 50% dari jumlah pedagang yang tercatat;
3. Mendorong menggunakan pembayaran non tunai, kasir menggunakan pembatas (plastic, partisi/sekat transparan) dan menggunakan alat bantu;
Di dalam Peraturan Bupati tersebut juga diatur tentang sanksi yang dikenakan apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut, mulai dari teguran lisan dan tertulis, pembubaran kerumunan sampai penutupan tempat usaha. Untuk lebih jelasnya, silahkan download Perbup disini. (agp_kominfo)

Bagikan