Menu Close

Permudah Pelayanan Hukum Melalui ‘Kembang Desa’

Demak – Sebagai komitmen Pengadilan Tinggi Jateng untuk melakukan Gerakan reformasi birokrasi menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi yang melayani dengan bersih, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah meluncurkan ‘Kembang Desa’.

Kembang Desa merupakan akronim dari Kemitraan Membangun Desa. Aplikasi ini diciptakan untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Ketua Pengadilan Negeri Demak, Agam Syarief Baharuddin menyampaiakan, tujuan aplikasi ini untuk mempermudah akses layanan hukum melalui agen yang ada di kelurahan maupun masyarakat secara mandiri.
“Jadi masyarakat yang memerlukan bantuan atau layanan hukum bisa ke kelurahan dulu sebelum ke kantor pengadilan atau bisa secara mandiri lewat aplikasi”, ujarnya saat melakukan sosialisasi aplikasi Kembang Desa di Ghrandhika Bina Praja, Rabu (11/11/20).

“Layanan kemitraan membangun desa merupakan inovasi unggulan yang terintegrasi dengan instansi eksternal. Supaya masyarakat mengenali dan memahami keberadaan pengadilan negeri di wilayah masing-masing. Selama ini kan belum banyak masyarakat yang kenal atau tahu soal pengadilan negeri”, lanjut Agam dihadapan peserta sosialisasi dari Forkopimda.

Aplikasi Kembang Desa dapat diakses  dengan mengunjungi website https://kembangdesa.pt-semarang.go.id/. Masyarakat juga dapat mengakses aplikasi Kembang Desa di kantor Kelurahan maupun balai desa.

Agam menambahkan, melalui aplikasi ini, masyarakat bisa mengakses pendaftaran perkara secara online, pelayanan surat keterangan pengadilan secara elektronik, informasi perkara banding/perkara pertama diseluruh wilayah Pengadilan Negeri Jateng, izin besuk tahanan di pengadilan, pelayanan konsultasi hukum melalui posbakung (pos bantuan hukum) serta layanan PTSP on-call/ layanan call center ke seluruh pengadilan se Jateng.

Sekda Demak Singgih Setiyono menambahkan, pihaknya berharap agar semua komponen baik dari pemerintah kabupaten hingga desa dapat mendukung inovasi aplikasi Kembang Desa. Karena dengan adanya aplikasi ini dapat mengedukasi masyarakat dan mempermudah akses layanan hukum. (kominfo/ist)

 

Bagikan