Menu Close

Rakor dan Evaluasi Kelembagaan PPID 2018

SEMARANG – Bertempat di lantai IV gedung Dinas Komunkasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018 pada Rabu (5/12). Rakor dihadiri oleh PPID Utama di Kabupaten/Kota, PPID Pembantu (OPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, kurang lebih 102 peserta dengan tema “ Peningkatan Kualitas Pelayanan Badan Publik”. Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Bapak Amirudin (praktisi keterbukaan informasi publik dari UNDIP), Bapak Sosiawan (Ketua Komisi Informasi Publik), Bapak Handoyo (KIP Prov. Jateng) dan Kepala Diskominfo Kota Pekalongan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan lembaga yang dibentuk sebagai salah satu wujud implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diatur dalam Permendagri nomor 3 Tahun 2017 yang mempunyai tugas penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi di badan publik ditempat kerjanya.

Dalam kesempatan tersebut ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa tujuan dari UU Keterbukaan Informasi Publik adalah Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, beserta alasannya, mendorong partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik. Jadi keberadaan lembaga PPID merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka menuju Good Governance dan Open Government.

Sebagai bahan evaluasi ada 15 Kabupaten/Kota yang capaian PPID-nya dalam pemeringkatan berada dibawah rata-rata tingkat provinsi atau dinilai sebagai kab/kota yang belum informatif yaitu Klaten, Purworejo, Boyolali, Jepara, Kebumen, Grobogan, Kendal, Tegal, Kab. Semarang, Demak, Pati, Sukoharjo, Cilacap, Kota Tegal dan Kota Salatiga. Dengan melihat hasil ini sudah seharusnya Badan Publik yang ada di Kabupaten Demak baik itu OPD, BUMD, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan badan yang mendapat anggaran dari APBN maupun APBD serta Badan Publik yang mendapat sumbangan dari masyarakat untuk mulai menginformasikan semua yang publik wajib tahu melalui website yang dimiliki oleh Badan Publik masing-masing sebagaimana isi surat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 487.22/2079 tahun 2018 tentang Petunjuk Umum PPID. (AGP)