Menu Close

Melayani Dengan Hati dan Berdampak Kesejahteraan

SALATIGA – Sebagai institusi utama dalam memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi maka diharapkan PPID berperan sangat penting dalam mengedukasi dan memahamkan masyarakat  tentang capaian-capaian pembangunan maupun kebijakan pemerintah. Salah satu indicator informasi yang disuguhkan diminati masyarakat dapat dilihat dari jumlah pengunjung dimasing masing website. Untuk itu website PPID dapat dibuat semenarik mungkin, jelas dan lengkap. Sehingga pengunjung atau masyarakat yang membutuhkan informa

Sebagai institusi utama dalam memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi maka diharapkan ppid berperan sangat penting dalam mengedukasi dan memahamkan masyarakat  tentang capaian-capaian pembangunan maupun kebijakan pemerintah. Salah satu indicator informasi yang disuguhkan diminati masyarakat dapat dilihat dari jumlah pengunjung dimasing masing website. Untuk itu website ppid dapat dibuat semenarik mungkin, jelas dan lengkap. Sehingga pengunjung atau masyarakat yang membutuhkan informasi akan lebih gampang dan enjoy. Hal ini disampaikan oleh kepala dinas komunikasi dan informaika provinsi jawa tengah Riena Retnaningrum SH. Dalam sambutannya saat membuka acara sosialisasi peningkatan pelayanan data dan informasi public bagi PPID. Acara yang diselenggarakan di hotel grand wahid Salatiga Senin (22/4) lalu dihadiri oleh pejabat pengelola informasi dari 35 kab/kota dan PPID RSUD/RSUP se Jawa Tengah.

Kegiatan yang bertemakan ‘Mewujudkan tata kelola PPID yang Informatif’ ini menghadirkan tiga nara sumber yang berkompeten dibidangnya yakni wakil ketua komisi informasi pusat Hendra J kede, ketua komisi informasi provinsi jawa tengah Sosiawan dan praktisi  keterbukaan informasi public Eko suseno. Dengan gaya yang kocak dan menginspirasi audien ,Eko suseno dalam materi carakter buildingnya bahwa dalam memberikan pelayanan kita harus mengutamakan HATI  Humanis Amanah Terampil dan Integritas. Sementara itu ketua komisi informasi pusat Henxra J kede berharap bahwa informasi yang dipublikasikan dapat membawa dampak kesejahteraan pada masyarakat secara langsung. Misalkan peralihan status tanah yang semula lahan pertanian menjadi lahan pengeringan, yang nantinya disiapkan untuk lahan proyek pembangunan. Dengan demikian secara otomatis perubahan tersebut akan diikuti dengan perubahan harga menjadi lebih tinggi, ujungnya akan memberikan kesejahteraan bagi si penjual.

Sementara itu Sosiawan ketua komisi informasi jawa tengah menyampaikan bahwa  ada metode tahapan evaluasi keterbukaan informasi badan publik yakni monev dan evaluasi website badan public, self assessment quistionaire (saq),visitasi presentasi PPID dan uji public. Adapun badan public yang menjadi obyek evaluasi dan penilaian meliputi PPID utama kab/kota,PPID pembantu,PPID RSUD/P,PPID KPU dan Bawaslu, PPID pemerintahan desa dan BUMD provinsi. (rdy)

si akan lebih gampang dan enjoy. Hal ini disampaikan oleh kepala dinas komunikasi dan informaika provinsi jawa tengah Riena Retnaningrum SH. Dalam sambutannya saat membuka acara sosialisasi peningkatan pelayanan data dan informasi public bagi PPID. Acara yang diselenggarakan di hotel grand wahid salatiga senin,22 april lalu dihadiri oleh pejabat pengelola informasi dari 35 kab/kota dan PPID RSUD/RSUP se jawa tengah.

Kegiatan yang bertemakan ‘Mewujudkan tata kelola PPID yang Informatif’ ini menghadirkan tiga nara sumber yang berkompeten dibidangnya yakni wakil ketua komisi informasi pusat Hendra J kede, ketua komisi informasi provinsi jawa tengah Sosiawan dan praktisi  keterbukaan informasi public Eko suseno. Dengan gaya yang kocak dan menginspirasi audien ,Eko suseno dalam materi carakter buildingnya bahwa dalam memberikan pelayanan kita harus mengutamakan HATI  Humanis Amanah Terampil dan Integritas. Sementara itu ketua komisi informasi pusat Henxra J kede berharap bahwa informasi yang dipublikasikan dapat membawa dampak kesejahteraan pada masyarakat secara langsung. Misalkan peralihan status tanah yang semula lahan pertanian menjadi lahan pengeringan, yang nantinya disiapkan untuk lahan proyek pembangunan. Dengan demikian secara otomatis perubahan tersebut akan diikuti dengan perubahan harga menjadi lebih tinggi, ujungnya akan memberikan kesejahteraan bagi si penjual.

Sementara itu Sosiawan ketua komisi informasi Jawa Tengah menyampaikan bahwa  ada metode tahapan evaluasi keterbukaan informasi badan publik yakni monev dan evaluasi website badan public, self assessment quistionaire (saq),visitasi presentasi PPID dan uji public. Adapun badan public yang menjadi obyek evaluasi dan penilaian meliputi PPID utama kab/kota,PPID pembantu,PPID RSUD/P,PPID KPU dan Bawaslu, PPID pemerintahan desa dan BUMD provinsi. (rdy)

Bagikan