Demak - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sudah ada sejak Tahun 2008. DBHCHT tersebut akan dialokasikan kepada provinsi penghasil cukai atau provinsi penghasil tembakau sebesar 2 % dari penerimaan cukai. 

Hal tersebut disampaikan Bagian Perekonomian Setda, Retno Widyastuti bersama Kasubag Dokumentasi dan Informasi Sugeng, pada talkshow 'Alokasi Cukai Hasil Tembakau Dan Pemanfaatannya Bagi Masyarakat' di Radio Suara Kota Wali (RSKW) 104.8 FM, yang dipandu oleh Lulu Nagita, Rabu (14/07/21). 

Dalam pemanfaatanya sesuai PMK 216.7/2010 tentang penggunaan pemantauan dan evaluasi DBHCHT, Retno menjelaskan, sebanyak 50 % digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang terbagi menjadi 2 program, yakni 15% untuk program peningkatan kualitas bahan baku dan 35% nya untuk pembinaan lingkungan sosial. 

" Untuk program peningkatan kualitas bahan baku, kami mengadakan kegiatan pelatihan peningkatan kualitas tembakau. Ini sangat penting untuk menghasilkan tembakau yang berkualitas dan bagus. Jika tembakau hasilnya memuaskan otomatis harganya akan naik, maka petani tembakau akan sejahtera ", ujarnya. 

" Selain itu kita juga ada kegiatan penanganan pasca panen untuk pembuatan jalan bagi petani tembakau. 
Kemudian juga ada dukungan sarana prasarana untuk pengusa tembakau. Kami juga melakukan pembinaan lingkungan sosial yang fokus pada bantuan sosial untuk buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Karena bagaimanapun kita dapat dana bagi hasil cukai tembakau ini karena kerja keras dari mereka", terangnya. 

Sebagai informasi, cukai adalah sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. (Kominfo/put/ist)