Desa Donorojo Resmi Menjadi Pilot Project Program Pesiar
Demak - BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR) secara nasional.
Desa Donorojo Kabupaten Demak resmi menjadi salah satu desa pilot project dari total 126 desa yang telah menjalankan Program PESIAR dan tersebar di seluruh Indonesia.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Andi Ashar menyampaikan Desa Donorojo menjadi salah satu desa percontohan, dari 144 desa di Kabupaten Demak yang telah menyandang predikat Desa JKN atas cakupan kepesertaan Program JKN lebih dari 95% dari total penduduk.
Berdasarkan data kependudukan, Desa Donorojo dihuni oleh 4.000 jiwa dan sebanyak 97,09% telah terdaftar dalam Program JKN ini.
"Harapannya melalui Program PESIAR ini seluruh warga Desa Donorojo memiliki jaminan kesehatan," Kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Andi Ashar. Rabu, (30/8/23).
Lanjutnya, "Kami sangat mengapresiasi Desa JKN yang ada di wilayah Kabupaten Demak ini, meski kami masih punya tugas. Secara kumulatif Kabupaten Demak sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) namun target kepesertaan Program JKN dalam RPJMN pada tahun 2024 adalah 98%. Jadi kami mulai dari Desa Donorojo untuk melampaui target tersebut,” terang Andi.
Andi menambahkan bahwa pemetaan penduduk dalam program PESIAR ini pemerintah desa akan menugaskan Agen Pesiar untuk melakukan pemetaan penduduk, penyisiran wilayah berdasarkan hasil pemetaan, serta kegiatan advokasi dan sosialisasi yang melibatkan aparat desa. Saat ini, Desa Donorojo telah memiliki delapan agen pesiar yang siap bertugas.
"Melalui program ini kami tidak ingin ada penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan, yang mengetahui siapa? tentu pemerintah desa itu sendiri. Pemerintah desa terjun langsung ke masyarakat desa mana-mana yang perlu didaftarkan ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) maupun mana dari warganya yang memiliki ekonomi lemah perlu diusulkan pembiayaan program JKN ditanggung oleh pemerintah," tutupnya.
Sebagai informasi program PESIAR diresmikan secara langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di Kabupaten Jombang. (Kominfo/Apj).