Demak - Kabupaten Demak mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) karena Demak penghasil tembakau. Rincian alokasi DBHCHT yaitu sektor kesehatan mendapat alokasi 40 persen, kesejahteraan masyarakat dialokasikan 50 persen dengan rincian 20 persen untuk peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja dan pembinaan industri dan 30 persen untuk pemberian bantuan, sedangkan penegakan hukum mendapatkan alokasi 10 persen. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Demak Eisti'anah saat menjadi narasumber Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal bersama Plt Kadinparta Endah Cahyarini. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang didanai DBHCHT 2023 mengangkat tema Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Cukai yang diikuti oleh Pedagang di area Parkir Tembirin Jogo Indah, Minggu ( 23/07/23) bertempat di Panggung Kesenian Tembiring Jogo Indah.

"DBHCHT itu berasal dari pajak rokok yang harus di berikan ke Negara, namun akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk misalnya, BPJS Kesehatan, BLT, pembelian alat-alat kesehatan dan sosialisasi seperti ini," kata Eisti.

Eisti mengajak peserta sosialisasi yang berasal dari pedagang toko klontong untuk tidak menerima jika ada sales rokok menawarkan rokok mencurigakan.

Dirinya pun menjelaskan adapun ciri-ciri rokok ilegal meliputi, rokok polosan atau tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas pakai, dan rokok dengan pita cukai berbeda. 

Sementara, PLT Kadinparta Endah Cahyarini memberikan pertanyaan pada peserta seputar ciri rokok ilegal dan menyerahkan doorprize bagi yang bisa menjawab dengan benar.

Hiburan

Untuk menyemarakkan kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal dan penyampaian pesan sosialisasi juga dilakukan diseminasi informasi dengan penampilan kelompok teater Kalijaga bertemakan 'Sayembara Putri Cukai'. Selain itu menampilkan keroncong milenial Saesoku dari SMA N 2 Mranggen dan grup musik Kyodi Akustik dari SMP N 2 Demak.(Kominfo/ist-rd)