Demak - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah bersama Bawaslu Kabupaten Demak menggelar kegiatan sosialisasi terkait pengawasan tahapan Pilkada Serentak 2024 melalui acara bertajuk ‘Expo Sesarengan Ngawasi’. Pada Sabtu, 5/10/24 malam.

Gelar sosialisasi yang berlangsung di Panggung Kesenian Tembiring Jogo Indah ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai larangan selama pelaksanaan Pilkada.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq, menjelaskan bahwa Bawaslu Jateng terus memperkuat sosialisasi pengawasan partisipatif untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

"Kami mensosialisasikan larangan-larangan dalam Pilkada, seperti praktik politik uang, agar masyarakat tidak hanya mengetahui tahapan Pilkada, tetapi juga memahami larangan-larangan yang harus dihindari," kata Nur Kholiq.

‘Expo Sesarengan Ngawasi’ merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang akan digelar di 15 lokasi di seluruh Jawa Tengah. Bawaslu Jateng mendiseminasikan informasi dengan pendekatan kreatif dan inovatif, dengan mengkolaborasikan elemen budaya lokal. Melalui festival budaya dan kesenian rakyat, ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat.

"Kami menganggap ini sebagai pendekatan yang kreatif dan inovatif, menggabungkan budaya lokal dalam festival budaya dan kesenian rakyat. Melalui ini, kami bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam Pilkada," ungkap Kholiq.

Sementara ketua Bawaslu Kabupaten Demak, Ulin Nuha, juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara sosialisasi Pilkada dan seni budaya lokal menjadi cara yang efektif untuk menjangkau masyarakat. 

"Gelaran 'Expo Sesarengan Ngawasi' ini kami balut dengan budaya dan kesenian rakyat sebagai upaya Bawaslu untuk memberikan sosialisasi yang lebih dekat dengan masyarakat," tuturnya.

"Dengan kegiatan ini, Bawaslu berharap masyarakat semakin paham tentang pentingnya berperan aktif dalam pengawasan Pilkada, sehingga proses demokrasi dapat berjalan jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran," tutupnya. (Komf/ry/Apj).