Demak – Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bekerjasama dengan  Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan dari IPB, WALHI, serta KIARA menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Masterplan Pengelolaan Pesisir Terpadu.

Kegiatan yang digelar di ruang pertemuan Hotel Amantis, Kamis (08/07/25) menghadirkan 2 narasumber dari perwakilan Baperrida Provinsi Jawa Tengah, Nathan Setiawan serta Program Manager FOCUS dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Miranda.

Penyusunan masterplan ini bertujuan untuk memetakan isu-isu strategis di wilayah pesisir, serta merumuskan solusi yang berkelanjutan ke depan.

Program Manager FOCUS dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Miranda menyampaikan, Kegiatan masterplan penyusunan pesisir ini merupakan bagian dari kegiatan program FOCUS.

“Program FOCUS itu sebenarnya adalah program pemberdayaan nelayan untuk ketahanan iklim dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh 4 organisasi yakni Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan dari IPB, WALHI, serta KIARA,”kata Miranda.

Miranda menyebutkan, target program FOCUS berada di 5 Kabupaten yakni Demak, Jepara, Batang, Kendal dan Kota Semarang. Serta Pilot areanya ada 9 desa di 5 Kabupaten tersebut. “Kabupaten Demak menjadi salah satu target karena merupakan salah satu wilayah yang terdampak serius oleh berbagai permasalahan pesisir di Pantai Utara Jawa Tengah, seperti abrasi, rob, eksploitasi air tanah berlebih, land subsidence, serta kerusakan daerah aliran sungai,”jelasnya.

Menurutnya, pendekatan Integrated Coastal Zone Management (ICZM) menjadi konsep utama penanganan kawasan pesisir.

"ICZM tidak hanya mencakup wilayah pesisir dan laut, tetapi juga mengaitkan aspek sosial-ekonomi, tata ruang, dan aktivitas di wilayah hulu yang turut mempengaruhi kawasan pesisir, " terang Miranda.

“Harapannya dari program ini yakni pengelolaan pesisir yang lebih baik dan lebih inklusif dan lebih adil terutama untuk masyarakat,”lanjutnya.

Sementara, Perwakilan Baperrida Provinsi Jawa Tengah, Nathan Setiawan mengatakan, transformasi kawasan pesisir dari pertanian dan akuakultur menuju wilayah perkotaan dan industri dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, penyusunan masterplan ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi pemerintah daerah untuk mengelola pesisir secara terpadu, dengan dukungan data ilmiah dan kolaborasi lintas sektor.(red-kmfo/ist)