Demak - Inspektur Kabupaten Demak Kurniawan Ariefendi mengikuti acara Rapat Koordinasi Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 secara daring zoom meeting di Command Center Kabupaten Demak. Selasa, (03/09/2024). Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut hasil pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2024. 

Hadir pula dalam kegiatan tersebut perwakilan beberapa OPD terkait seperti Kepala Bappelitbangda, BPKPAD, BKPP, DPMPTSP, Dinkominfo, Dinputaru, Dinperkim, Dinkes, Dindikbud, Dindukcapil, Bagian PBJ Setda dan Bagian Organisasi Setda.

Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III-1 KPK RI, Maruli Tua Manurung mengatakan pada tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai MCP yang sangat tinggi. 

"Rata-rata kami catat itu ada 90.69, bersaing ketat dengan provinsi Jawa Timur 90,71 dan memang ini membuktikan atau juga memberikan indikasi bahwa tata kelola di Provinsi Jawa Tengah memang sudah di atas rata-rata yang sangat tinggi. 90,69 atau hampir 91. MCP kita skalanya 0 sampai 100 yang sekali lagi ini menunjukan kualitas mesin pencegahan korupsi," kata Maruli.

Pada kesempatan tersebut di paparkan pula capaian nilai MCP tahun 2023. Untuk Pemerintah Kabupaten Demak termasuk dengan nilai MCP di atas rata-rata 90 dengan nilai MCP 92.75.

"Sementara ada beberapa Pemerintah Kabupaten/ Kota yang nilainya di bawah rata-rata 90 seperti Pemerintah Kabupaten Semarang 89,26, kemudian Pemerintah Kabupaten Tegal 89,28, Pemerintah Kota Salatiga 88,08, dan Pemerintah Kota Tegal 89,31. Kemudian ada yang di atasnya 90 sedikit Pemerintah Kabupaten Cilacap 90,23. Dan yang paling bawah ini ada pemkab Pemalang, walaupun sudah lumayan 78,75 namun untuk ukuran Jawa Tengah ini masih yang paling di bawah untuk MCP tahun 2023," jelasnya.

Sementara Inspektur Provinsi Jawa Tengah Dhoni Widianto mengungkapkan bahwa harapanya dengan progres ini pemerintah daerah dapat mewujudkan tata kelola pencegahan korupsi yang lebih baik.

"Dengan adanya evaluasi ini diharapkan nanti progres ini bisa lebih di akselerasi dalam rangka verifikasi dan tentu progresnya di bulan September ini Alhamdulillah sudah di verifikasi. Selain inspektorat kami juga telah menghadirkan OPD teknis harapannya nanti ada beberapa dokumen-dokumen yang sudah kita upload untuk bisa di verifikasi, sehingga berbagai permasalahan kendala termasuk beberapa catatan yang kadang-kadang bisa beda persepsi," kata Dhoni 

"Sehingga ini butuh penajaman kembali sehingga apa yang sudah masuk di dalam pedoman MCP ini bisa di tindak lanjuti oleh teman-teman di daerah dan tentu ini bagian dari ikhtiar kami dari pemerintah daerah agar mewujudkan tata kelola pencegahan korupsi yang lebih baik," tambahnya.

Sampai dengan sekarang sesuai dengan data yang di terima Provinsi Jawa Tengah sendiri MCP masih dengan nilai 32,71.

"Tentu ini kita butuh percepatan lagi karena kalau sudah September idealnya mungkin masuk di angka sekitar 60-70, tapi ini kami akan berusaha keras bersama teman-teman OPD dan ini menjadi komitmen kami pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk bersama-sama meningkatkan pencegahan korupsi," tutupnya. (Kominfo/Apj).