Demak - Seusai mengikuti rapat melalui daring dari ruang command center, tentang koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK RI. Inspektur Kabupaten Demak, Kurniawan Arifendi, menyampaikan bahwa monitoring merupakan bagian dari upaya KPK, meliputi delapan area yang disinyalir memerlukan penguatan. Meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, penguatan inspektorat, manajemen ASN, barang milik daerah, dan pajak.

"Untuk kali ini, hingga bulan Agustus, progres di Demak sudah cukup baik. Semua area telah kita tindaklanjuti, dan progresnya cukup tinggi," kata Kurniawan Arifendi. Selasa, (03/09/2024).

Ia menambahkan bahwa persentase pencapaian di Demak sudah mencapai 50,50%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Tengah yang masih di kisaran 30%.

Pentingnya sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya dinilai dari angka progres, tetapi juga dari substansi pelaksanaannya.

" Tahun ini, ada perbedaan dalam penilaian MCP, yaitu munculnya fokus baru pada pelayanan publik, yang tahun lalu belum ada. Area pelayanan publik ini menyoroti pencegahan korupsi kecil (petty corruption), seperti pungutan liar dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik" 

 " Sehingga pencegahan korupsi harus mencakup seluruh aspek, tidak hanya yang besar, tetapi juga yang kecil, karena keduanya memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat" Kata Kurniawan. 

"Harapan kami, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak ini tidak hanya dipahami oleh perangkat daerah, tetapi juga oleh masyarakat. Pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah, masyarakat harus ikut mengoreksi dan tidak membuka peluang untuk korupsi," ujar Kurniawan. 

Ia mencontohkan, meskipun sudah ada larangan pungli di layanan administrasi kependudukan, masih ada masyarakat yang mencoba mengiming-imingi petugas dengan tambahan biaya. (Kominfo/Apj).