Demak – Polres Demak gelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Forkopimda dalam rangka mengantisipasi dampak penyesuaian kenaikan harga BBM di wilayah Kabupaten Demak. Senin, (12/9/22) di aula lantai 3 Polres Demak.  
 
Adapun tujuan dari kegiatan ini juga sebagai bentuk sosialisasi berkaitan antisipasi dengan dampak inflasi daerah pasca kenaikan harga BBM. 
 
Ketua DPRD Sri Fahrudin Bisri Slamet atau FBS sapaan akrabnya menanggapi adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar dan Pertamax.  
 
Ia mengatakan bahwa sebagai Pemkab bagian dari wilayah pemerintah pusat pastinya harus mentaati apa yang sudah di putuskan oleh pemerintah pusat. 
 
“Pemerintah pusat sudah menyiapkan skema untuk menyisihkan 4 persen dari dana transfer umum untuk dibuat bantuan sosial atau jaring pengaman sosial yang diberikan kepada masyarakat. Bantuan sosial tersebut gunanya nanti agar daya beli masyarakat ini masih kuat dan bisa menjaga inflasi” Kata FBS. 
 
Sementara Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan, kenaikan BBM ini bukan keinginan siapa – siapa namun memang kondisi negara yang tidak tepat dalam penggunaan subsidi, sehingga pemerintah memutuskan untuk menaikan harga BBM. 
 
“Bapak presiden selalu mengatakan dengan adanya krisis dunia dan kondisi keuangan APBD yang memang membengkak, dengan memberikan subsidi kepada masyarakat solar dan pertalite dan tentunya kurangnya tepat sasaran penggunanya yang pada akhirnya harga BBM dinaikkan” jelasnya. 
 
Eisti menambahkan pemerintah kabupaten Demak memberikan seperti yang di instruksikan dari pusat yaitu dua persen DAU (Dana Alokasi Umum) untuk di salurkan kepada masyarakat sebagai bantalan sosial. 
 
“Dari kementerian sosial sudah memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) BBM lewat PT Pos. Kalau dari kementerian ketenagakerjaan memberikan bantalan sosial berupa BSU (Bantuan Subsidi Upah) sebesar 600 ribu untuk 4 bulan atau 150 ribu per bulan dibawah gaji 3.5 juta.” Terangnya. 
 
“Kita siap untuk mensupport dan menyiapkan bantalan sosial yang memang diintruksikan dari pusat," pungkasnya. (Kominfo/Apj-Rd).