Demak – TBC menjadi masalah Kesehatan utama di Indonesia, bahkan menjadi masalah terbesar, dimana Indonesia menduduki peringkat ke 2 dengan beban TBC tertinggi di dunia. Menanggapi hal ini  pemerintah indonesia jauh-jauh hari sudah menunjukkan komitmen yang sangat baik, yaitu adanya Peraturan Presiden atau Perpres no 67 tahun 2021 sebagai peraturan tertinggi yang mengatur penanggulangan TBC di indonesia.  

“Dengan adanya peraturan tersebut negara kita menjadi satu-satunya negara yang memiliki kebijakan tertinggi untuk penanganan TBC,” Ungkap Dewan Pengurus Stop TB Partership Indonesia, Muhammad Hanif dalam acara peluncuran dan coaching dashboard pelacak kebijakan Tubercolosis di JW Marriot Hotel, kamis (13/06/2024).

Acara yang digelar secara Daring dan Luring itu beragendakan peluncuran dashboard pelacak kebijakan TBC dan pelatihan penggunaan dashboard pelacak kebijakan TBC bersama dengan perwakilan Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia.

Melalui dashboard tersebut diharapkan pihak-pihak  yang berkepentingan dalam TBC dapat mengaksesnya dalam dasboard tersebut. “Untuk itulah maka hari ini kita akan mengadakan kegiatan peluncuran dari dasboard yang dimaksud, sehingga ini bisa menjadi tersosialisasi kesemua lapisan pemerintahan yang ada di Indonesia.”jelas Hanif.

Lebih jauh Hanif menjelaskan, Dashboard pelacakan kebijakan TBC atau Policy Tracker ini merupakan sistem yang dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat untuk melihat atau memantau kebijakan TBC  yang terupdate secara berkelanjutan.

Di akhir sambutannya, Hanif  berharap Policy Tracker TBC ini dapat menyediakan informasi dan juga gambaran atas ketersediaan kebijakan TBC oleh pemerintah pada setiap tingkatan dan juga mendorong pertukaran pengetahuan dan memberi masukan langsung pada jalur pengambilan keputusan terkait TBC serta memungkinkan komunitas kesehatan atau masyarakat untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada pemerintah.” Pungkasnya. (Kominfo/Nin)