Webinar Keamanan Siber, BSSN Kirim Notifikasi Indikasi Insiden Siber
Demak – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak mengikuti webinar nasional secara virtual dengan tema ‘Data, Inovasi, dan Tata Kelola : Pilar Transformasi Digital Pemerintah Indonesia’. Acara yang diselenggarakan MBO (Mitra Berdaya Optima)dibuka oleh Direktur MBO Gita Puteri Mahardhika, Kamis (09/10/25).
Di ikuti dinas kominfo se Indonesia ini menghadirkan narasumber Danang Jaya Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Joko Marwiyanto Kabid Sistem Informasi Diskominfo Kota Jogjakarta, dan Wahib Khazim Founder Malika AI.
Disampaikan Danang Jaya strategi keamanan siber nasional, dimana keamanan harus selalu ada kapan pun dan dimanapun atau setiap saat.
“BSSN telah mengirimkan notifikasi sebanyak 1.367 indikasi insiden siber ke berbagai sektor,” kata Danang.
Adapun top lima klasifikasi insiden siber yang dinotifikasi oleh BSSN meliputi, data breach sebanyak 535, anomali trafik sebanyak 455, malicious activity sebanyak 86, trojan sebanyak 77 dan malicious sebanyak 72.
Dijelaskan,terkait strategi keamanan siber nasional yakni, instansi penyelenggara negara harus mengembangkan kebijakan, strategi, dan regulasi terkait keamanan siber di Indonesia dan memegang peran kepemimpinan dalam hal formulasi dan implementasi SKSN. Untuk pelaku usaha harus mendorong keamanan infrastruktur informasi vital, meningkatkan keamaan siber untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), menyediakan produk dan pelayanan yang aman di dunia siber, meningkatkan kemampuan para pekerja, dan menangkal upaya kejahatan siber dalam skala industri.
Selanjutnya, untuk Akademisi, harus mengembangkan inovasi dan teknologi bangsa Indonesia melalui kualitas Pendidikan yang dapat memproduksi hasil riset, teknologi, dan SDM yang berkualitas, transformasi, dan kompetitif, dalam konteks menghadapi perkembangan ancaman siber tingkat global. Sementara untuk komunitas harus mengaplikasikan pedoman dan informasi mengenai keamanan siber, melaporkan kejahatan siber, serta mendapatkan akses, dan dukungan dari pemerintah. (red-kmfo/ist)