Demak – Sebanyak 200 Kepala Desa di Kabupaten Demak mengikuti workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Demak, Senin (04/09/23) bertempat di Pendopo Satya Bhakti Praja.

Workshop  yang di buka Wakil Bupati Demak Ali Makhsun, dihadiri Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi, narasumber Kepala Perwakilan BPKP Tri Handoyo, Kelapa KPPN Kudus Agus Lukman Hakim, Kabid Administrasi Bidang Dinpermades Prov Jateng Didi Haryadi, Asisten Setda Demak, Kepala Daerah terkait, serta Camat se Kabupaten Demak.

Bupati Demak Eisti’anah dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Ali Makhsun mengapresiasi kegiatan Workshop ini sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

Utamanya mengingat semakin besarnya dana transfer pemerintah pusat (APBN) ke desa yang berimplikasi pada semakin besarnya anggaran dana yang dikelola pemerintah desa yang menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas baik pada sisi aparatur pemerintah desanya maupun terhadap sistemnya.

Untuk itu Wabup menekankan, bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, di mana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Menurut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengingatkan kepada para Kepala Desa agar keuangan desa dapat digunakan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan perencanaan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

“Jika pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan partisipatif dan akuntabel sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa, serta tertib dan disiplin anggaran. Maka bukan suatu hal yang mustahil bahwa kemajuan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penurunan angka kemiskinan didesa akan segera terwujud,” kata Subchi.

Lanjutnya, Ia berpesan agar para peserta untuk mengikuti kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa dengan baik.

“Kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang besar bagi peningkatan SDM dan kualitas penyelenggaraan tata keuangan di desa,” pungkasnya. (kominfo/ist/apj-rd)