Demak - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Demak menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) bertempat di RM Malaya. Di ikuti oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), delapan camat, konsultan dari PT Adare Multi Servis, serta jajaran staf DLH Demak. Selasa, (15/04/2025).

Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kusdarmawan, membuka kegiatan dengan menyampaikan urgensi dan tujuan penyusunan dokumen IKPLHD. 

Menurutnya,penyusunan dokumen ini mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan bertujuan untuk menyediakan data akurat terkait kondisi lingkungan, menjadi acuan kebijakan publik, serta sarana evaluasi kinerja daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

“Kelengkapan dan validitas data dalam dokumen ini akan menjadi nilai tambah dalam upaya kita meraih penghargaan Nirwasita Tantra, sebuah penghargaan yang diberikan kepada kepala daerah yang menunjukkan kepemimpinan proaktif dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan,” jelas Kusdarmawan.

Sementara itu, Yusry Aby Ridho Kurniawan selaku konsultan memaparkan analisis DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact, Response) untuk Kabupaten Demak. Salah satu fokusnya adalah pada tata guna lahan. Ia mengungkapkan bahwa meskipun topografi Demak cenderung datar dan mendukung pengembangan wilayah, pertumbuhan industri dan kepadatan penduduk memberikan tekanan besar terhadap lahan pertanian dan lingkungan pesisir.

Update Data

Sedangkan Dinas Kominfo Demak memberikan kontribusi dalam menyusun daftar tabel, khususnya yang berkaitan dengan inovasi pengelolaan lingkungan.

Sehubungan hal tersebut Kabid IKP, Agus Pramono dari Dinkominfo menyampaikan pentingnya pencantuman sumber data yang valid dan terkini. 

“Masih banyak data yang menggunakan tahun 2020 atau 2021. Perlu diperbarui agar dokumen kita kuat dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya. 

Ia juga mengusulkan sejumlah strategi lingkungan seperti penghijauan dan penanganan rob sebagai bagian dari solusi berkelanjutan. (Red-kmf/apj).