Demak - Pemerintah Kabupaten Demak menaruh perhatian serius terhadap isu kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan Bupati Demak, Eisti’anah saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Demak, Bertempat di Aula Bapperida Kabupaten Demak. Rabu (20/08/2025).

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya untuk memperkuat komitmen sekaligus membangun sinergi lintas sektoral dalam rangka mewujudkan Demak Tangguh dan Lestari.

“Pengentasan kemiskinan harus menjadi tanggung jawab bersama. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dilaksanakan secara keroyokan dan terintegrasi,” tegas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menekankan lima hal penting dalam strategi pengentasan kemiskinan, yakni yang pertama perkuat koordinasi lintas sektor. TKPK harus mampu menjadi wadah integrasi antara program pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga tidak ada program yang tumpang tindih dan benar-benar menyentuh masyarakat miskin. Segera lakukan evaluasi program yang sudah berjalan. Identifikasi mana yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki. 

Kedua, dorong program inovatif yang sesuai dengan karakteristik daerah. Bantuan sosial memang penting, namun harus tetap diimbangi dengan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, dan perluasan lapangan kerja agar masyarakat bisa mandiri. Berikan kail, bukan hanya ikan. Kita harus berkolaborasi agar pola pikir dan perilaku masyarakat kita berubah. 

Ketiga, lakukan validasi dan pemutakhiran data kemiskinan. Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus terus diperbarui, agar intervensi kebijakan maupun bantuan sosial tepat sasaran. Keempat, kolaborasi multipihak. Dunia usaha melalui CSR, perguruan tinggi dengan inovasinya, serta masyarakat sipil perlu dilibatkan lebih intensif dalam strategi pengentasan kemiskinan.

Kelima, lakukan monitoring dan evaluasi berkala. Setiap program harus jelas indikator keberhasilannya, maka kita harus berani melakukan koreksi apabila program tidak efektif.

Angka Kemiskinan Turun

Sementara itu, Wakil Bupati Demak, Muhammad Badruddin menegaskan bahwa rakor TKPK ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen, meningkatkan kolaborasi, sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan.

Ia mengapresiasi kerja bersama seluruh pihak, sehingga angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Demak berhasil turun menjadi 1,22%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

“Meski tren angka kemiskinan di Demak cenderung menurun dalam sepuluh tahun terakhir, namun berdasarkan rilis BPS tahun 2024, angka kemiskinan kita masih berada di 11,89% atau setara 142.910 jiwa. Angka ini masih lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi sebesar 9,48% dan nasional 8,47%,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi lintas sektor, penguatan basis data terpadu, serta pelibatan dunia usaha melalui program CSR untuk membantu penanggulangan kemiskinan ekstrem. (Red-kmf/apj)