Demak – Data tahun 2025 menunjukkan, dari 7.810 desa di Jawa Tengah, baru sekitar 56 desa (0,72 persen) yang mulai menerapkan konsep digital dengan berbagai klasifikasi. Ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat desa merupakan garda terdepan pelayanan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Hai ini terungkap saat seminar online ‘Desa Cerdas, Jawa Tengah Maju: Penguatan Teknologi Informasi untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik’, yang diikuti Dinas Kominfo Kabupaten Demak serta Dinas Kominfo Kabupaten lainnya.

Kepala BPSDMD Jawa Tengah Uswatun Hasanah saat membuka seminar online menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penerapan konsep desa digital demi meningkatkan kualitas pelayanan publik tingkat desa.

“Menuju desa digital, desa harus melek IT. Harapannya pelayanan publik di pemerintahan desa semakin meningkat,” kata Uswatun

Sementara dalam paparannya, Bina Pemdes Kemendagri Dody menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga desa. Penerapan e-Government dinilai krusial untuk mempercepat layanan, meningkatkan transparansi, serta mendukung reformasi birokrasi digital yang menjadi bagian dari Asta Cita.

“Digitalisasi layanan desa membawa berbagai manfaat, antara lain efektivitas dan efisiensi birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, kemudahan akses layanan, integrasi sistem pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sinergi antarlevel pemerintahan,” kata Dody.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki peran kunci dalam mendukung penerapan sistem informasi pelayanan desa berbasis digital, mulai dari fasilitasi regulasi, bimbingan teknis, pendanaan, pengembangan infrastruktur, hingga monitoring dan evaluasi.

“Dengan komitmen bersama, digitalisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik desa, tetapi juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan efisien di Jawa Tengah,”pungkasnya. (red-kmfo/ist)