Demak - Pemerintah Kabupaten Demak masih  memiliki PR yang cukup berat terkait kemiskinan ekstrim. Bahkan saat ini garis kemiskinan di Demak meningkat dari 445 ribu sekarang menjadi 471 ribu.

Hal tersebut disampaikan Pj Sekda Demak Eko Pringgolaksito pada Evaluasi Hasil Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022, Rabu (28/12/22) bertempat di Hotel Amatis.

“Di Kabupaten Demak terdapat lebih dari 100 ribu KK yang masuk kedalam kategori kemiskinan ekstrim. Di tahun 2023 akan dilakukan verifikasi dan validasi terkait 100 ribu KK, sementara ini sudah berjalan di 25 Desa di 5 Kecamatan. Dari 1.455 KK hasil verifikasi dan validasi menunjukkan, yang dapat di akses untuk verifikasi dan validasi hanya 1.373 KK. Masuk ketegori kemiskinan Ekstrim berdasarkan 42 indikator dan paling banyak adalah akses air bersih dan jamban yang dirasa masih berat,”kata Eko.

“Karena target dari Presiden pada tahun 2024 harus zero (nol) atau tidak ada KK yang masuk kemiskinan ekstrim. Tetapi angka kemiskinan kita masih diangka 12,09 persen,”ungkapnya.

Inilah yang nanti akan difokuskan dan menyusun strategi intervensi untuk penyelesaian apakah itu kemiskinan ekstrim maupun kemiskinan secara umum. Basis datanya yang akan digunakan tentunya hasil data terbaru update data melalui pendataan Regsosek ini.

“Jadi mohon kepada Camat dalam rapat ini ada koordinasi dan masukan-masukan sehingga saat hasil Regsosek ini di publish, bisa dijadikan pendamping untuk membaca hasil pendataan. Saya yakin para Camat lebih paham kondisi miskinnya di lapangan. Evaluasi pendataan awal ini sekaligus dijadikan sebagai salah satu forum konsultasi publik di dalam proses pendataan Regsosek,”terangnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Demak Henri Wagiyanto menyampaikan, pendataan Regsosek dimulai pada tanggal 14 Oktober hingga 14 November 2022 dan sudah ada 375.145 KK yang sudah diverifikasi dari 387.498 prelist (per tanggal 25 Desember pukul 18.00 WIB). Prelist merupakan hasil pendataan sensus 2020 yang sudah di integrasikan dengan data Dukcapil.

Henri mengatakan, beberapa kendala pendataan saat dilapangan diantaranya kawasan elit yang sulit ditemui, tidak di rumah pada saat pendataan, menolak diwawancarai, dan wilayah yang terkena jalan tol dan bencana seperti rob dan lain-lain.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan Output Pendataan Regsosek merupakan data by name by addres yang dapat digunakan Kementrian/Lembaga/Daerah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan/keputusan. (kominfo/ist)