Demak – Ketua DPRD Kabupaten Demak Fahrudin Bisri Slamet (FBS) mengatakan ada beberapa solusi yang dapat di lakukan Pemerintah Kabupaten Demak untuk menghadapi persoalan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenPAN-RB) tentang penghapusan tenaga honorer.

Menurutnya terdapat dua solusi yang bisa dilakukan yakni dilakukan validasi data jumlah honorer yang ada di Kabupaten Demak serta melakukan afirmasi meminta penundaan waktu penghapusan tenaga honorer kepada pemerintah pusat .

“Kita harus tahu dulu total tenaga honorer yang ada di Kabupaten Demak, pendataan itu penting, kemudian dipilah berapa yang sudah memenuhi kualifikasi dan berapa yang belum, harus di petakan dengan jelas,” kata FBS di acara talkshow Radio Suara Kota Wali (RSKW) 104.8 FM, Senin (18/07/22).

“Yang kedua melalui jalur afirmasi, meminta penundaan waktu kepada Pemerintah Pusat, untuk mempersiapkan tenaga honorer agar sesuai kompetensi dan kualifikasi sebelum dilaksanakannya tes P3k,”terangnya

Sementara terkait formasi yang ada, dirinya mengungkapkan bukan hanya guru dan tenaga kesehatan saja yang di sesuaikan, namun tenaga lain yang di OPD juga perlu difikirkan. Sehingga nantinya di harapkan tenaga honorer di Demak bisa menjadi tenaga ASN dan P3k semua.

“Saya pikir asal punya alasan yang jelas pemerintah pusat tidak akan menutup mata. Yang terpenting bagaimana alasan kita diterima Pemerintah pusat karena ini mejadi permasalahan bersama bukan hanya Demak saja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, FBS menyampaikan dalam hal ini  tentunya jajaran Pimpinan di Kabupaten Demak berada di pihak honorer dan akan mengusahakan solusi terbaik.

“Yang terpenting kita dalam satu rangkaian untuk mencari solusi yang terbaik sehingga mereka mendapatkan posisi sesuai porsinya,” pungkasnya. (kominfo/ist-rdy)