Demak – Para Mahasiswa yang tergabung dalam PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kabupaten Demak lakukan aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM subsidi, Rabu (07/09/22) di depan Kantor Bupati Demak.

Pada aksinya, pengunjuk rasa menyuarakan enam aspirasi meliputi, menolak kenaikan harga BBM, mendesak pemerintah untuk secara serius memberantas mafia BBM, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.

Kemudian, mendorong pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM, menekan Pemkab Demak untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT tepat sasaran dan transparansi, serta menolak pasal-pasal yang dianggap kontroversial dalam rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkhusus Pasal 240 dan 241 draft F KUHP versi 2019 yang dinilai menjadi pasal karet.

Dalam kesempatan tersebut sebanyak 21 perwakilan dari mahasiswa mengikuti audiensi yang di gelar di Ruang Gradikha Bina Praja bersama Bupati Demak Eisti’anah dan Forkopimda.

Atas aspirasi yang disampaikan, Bupati Eisti’anah mengatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Gubernur kemudian ke Presiden. “Nantinya aspirasi dari mereka akan kami perhatikan dan kami sampaikan kepada pemerintah pusat,”katanya.

Sedangkan untuk bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, Eisti menambahkan, dapat di laporkan ke Pemkab Demak. “Kita sama-sama kawal jika ada bantuan yang tidak tepat sasaran dan bisa lapor kami. Namun jika ada tetangga atau saudara yang tidak menerima bantuan, padahal berhak menerima bisa lapor kami, akan kami carikan anggaran yang lain,”terangnya.

Sementara itu, saat pelaksanaan unjuk rasa, Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono memastikan pengamanan unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa di daerah itu mengedepankan cara humanis untuk menciptakan situasi yang kondusif.

"Kita pastikan pengamanan unjuk rasa dilakukan secara humanis, karena ini menjadi atensi dari pimpinan," jelasnya. (kominfo)