Demak – Demontrasi yang dilakukan masyarakat Demak masih dalam koridor batas kewajaran. Masyarakat masih memandang melalui saluran tersebut (demontrasi) aspirasi mereka akan didengarkan, padahal terdapat jalur yang lebih soft lainnya seperti audiensi.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Demak Fahrudin Bisri Slamet (FBS), Kamis (15/12/22) saat menjadi narasumber talkshow di Radio Suara Kota Wali (RSKW) 104.8 FM bertemakan ‘Meresume Demontrasi Masyarakat Demak Di Tahun 2022’.

“Setiap daerah pasti ada persoalan dan tidak semua bisa clear, semua pastinya ada kendala. Dengan unjuk rasa kita melihat dari sisi positif saja keinginan mereka belum terakomodir,” kata FBS.

Di tahun ini sudah ada 3 demontrasi tentang demo kenaikan BBM, demo tenaga honorer dan demo Gerakan Masyarakat Peduli Rob (Gempur).

Untuk demo honorer sudah menjadi masalah nasional dan setiap daerah juga mengalami masalah yang sama. “Nah kita masih mengupayakan dari Pemkab untuk mendapatkan titik terang agar nasib honorer lebih baik lagi.”

Sedangkan untuk demo Gempur pada 8 Desember 2022 lalu, FBS mengatakan ada lima poin tuntutan yang diajukan, pertaman, blue print pembangunan, perencanaan dan penanganan rob di Pesisir Demak, khususnya di pesisir Kecamatan Bonang. Kedua, adanya presentasikan dan pelaporan rencana pembangunan tanggul laut di Pesisir Demak kepada masyarakat. Ketiga, melakukan normalisasi sungai yang ada di sepanjang jalur Bonang-Morodemak. 

Kemudian menormalisasi, meninggikan dan mengoptimalkan jalan utama Demak-Moro sebagai jalur utama ekonomi masyarakat pesisir. Dan yang terakhir para pendemo menolak audiensi, dan mengundang Pemerintah Kabupaten Demak, Bupati, DPRD dan Dinas terkait untuk datang ke Bonang dan menggelar forum aksi bersama rakyat.

Ada dua yang paling mendesak dari tuntutan tersebut, yang pertama normalisasi sungai, yang dikeruk sehingga banjir yang ada di tiga desa di Kecamatan Bonang ini tidak semakin meluas sampai ke tiga desa yang ada disebelahnya.

“Selain itu optimalisasi jalan, karena ini transportasi menuju ke tiga desa yang ada di Kecamatan Bonang sangat jarang bahkan tidak banyak angkutan yang mau masuk, sehingga angkutan-angkutan yang mau masuk ini pun biaya perjalanannya tinggi. Jika optimalisasi jalan bisa diselesaikan dengan secepatnya otomatis perekonomian masyarakat juga dapat berjalan lancar.  Karena akses jalan ini untuk mengangkut hasil laut,”pungkasnya. (kominfo/ist-rd)