Demak - Ratusan personel Polres Demak dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang menyerukan Demak Tolak Tenggelam. Unjuk rasa yang dilakukan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Rob (Gempur) berlangsung di depan Gedung DPRD, Kamis (08/12/22). 

Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono menyampaikan, ratusan masa tersebut 
berunjuk rasa menuntut pemerintah agar menangani permasalahan banjir rob yang semakin meluas di wilayah Bonang. Dalam aksi tersebut pihak Polres Demak mengerahkan 180 personel yang terdiri dari Polwan dan personel dari Polres maupun Polsek.

“Personel ini kami siapkan untuk antisipasi unjuk rasa dari aliansi Gempur yang tiba pukul 14.00 WIB di kantor DPRD Demak," kata Kapolres.

Kapolres mengatakan para peserta aksi unjuk rasa diterima oleh Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet (FBS) beserta anggota Dewan lainnya.

"Dalam hal ini Ketua DPRD sepakat dan menampung semua aspirasi rakyat untuk memberikan solusi terkait permasalahan rob di Kecamatan Bonang. Kami juga terima kasih kepada peserta unjuk rasa karena menjaga ketertiban sehingga aksi berjalan aman dan kondusif," terangnya.

Sementara itu, Koordinator aksi Demak Tolak Tenggelam Dlalul Firdaus mengatakan, dalam unjuk rasa tersebut ada lima poin tuntutan yang diajukan, yaitu blue print pembangunan, perencanaan dan penanganan rob di Pesisir Demak, khususnya di pesisir Kecamatan Bonang kepada masyarakat. Mempresentasikan dan melaporkan rencana pembangunan tanggul laut di Pesisir Demak kepada masyarakat. Selanjutnya melakukan normalisasi sungai yang ada di sepanjang jalur Bonang-Morodemak. 

Kemudian menormalisasi, meninggikan dan mengoptimalkan jalan utama Demak-Moro sebagai jalur utama ekonomi masyarakat pesisir. Dan yang terakhir para pendemo menolak audiensi, dan mengundang Pemerintah Kabupaten Demak, Bupati, DPRD dan Dinas terkait untuk datang ke Bonang dan menggelar forum aksi bersama rakyat.

“Namun yang paling mendesak dari lima tuntutan itu ada 2, yang pertama normalisasi sungai, jadi bagaimana sungai-sungai ini dikeruk sehingga banjir yang ada di tiga desa di Kecamatan Bonang ini tidak semakin meluas sampai ke tiga desa yang ada disebelahnya,”jelas Firdaus.

“Yang kedua adalah optimalisasi jalan, karena ini transportasi menuju ke tiga desa yang ada di Kecamatan Bonang sangat jarang bahkan tidak banyak angkutan yang mau masuk, sehingga angkutan-angkutan yang mau masuk ini pun biaya perjalanannya tinggi. Motor mobil milik masyarakat yang ada di sana banyak tergenang rob sehingga mesinnya terkena karat, sehingga yang seharusnya satu bulan sekali servis menjadi satu minggu sekali harus servis,”tambahnya. (kominfo/ist)